Eksekusi Perkara Perdata Putusan Kasasi MA 3/Pen.Aan.Eks.Put/2021/PN
Panitera dan Sekretaris PN Palu Menghadiri Sosialisasi tentang Pakaian Dinas ASN Mahkamah Agung
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan PANMUD Hukum
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan PANMUD Perdata
Rapat Dinas Bulanan Pengadilan Negeri Palu Juli 2021
Lebih lanjut
Penerimaan CPNS Tahun 2021 Mahkamah Agung RI
PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI UJIAN TERTULIS CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) TAHAP XV TAHUN 2021
SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PUNGUTAN TERKAIT PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT
PENGUMUMAN JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
Lebih lanjut
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
PIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Biaya Panggilan Relaas Delegasi
Berdasarkan Surat Dirjen Badilum MARI Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016 tanggal 9 Februari 2016, hal penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan melalui aplikasi SIPP, untuk itu permohonan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dari PN Pengaju kepada PN yang dimohon bantuan wajib melalui SIPP, dengan melampirkan file hasil scan surat permohonan dan mengisi jumlah biaya panggilan (kecuali terhadap perkara prodeo). Biaya Relaas panggilan delagasi dapat dilihat dengan mengklik tombol Lebih Lanjut. Dokumen asli dikirim via ( Pos / Ekspedisi / Kurir ) ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu, beralamat di Jl. Dr. Samratulangi No. 46 Palu, Kode Pos 94111 - Sulawesi Tengah.
.
KALEDO, Komunikatif, Akuntabel, Lugas, Efektif, Dinamis, Optimal