img_head
PENGUMUMAN

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA TAHAP XIX

Jan24

Konten : pengumuman humas
Telah dibaca : 56 Kali

Panitia  Seleksi  CaIon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan persyaratan  sebagai berikut :

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Sehat jasmani  dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain  dan berpengalaman  di bidang Hukum (antara lain :   Hukum Keuangan  dan Perbankan,  Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya  15 (lima belas) tahun;
  5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
  9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
  10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
  11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
  12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai  Hakim Tindak Pidana Korupsi;
  13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi;
  14. lzin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan  diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan  persyaratan administrasi sebagai berikut :

  1. Surat lama ran untuk menjadi Ca Ion Hakim Ad Hoc Tindak Pidana  Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI  dan ditandatangani oleh pelamar;
  2. Fotokopi ljazah terakhir yang dilegalisir  asli oleh pejabat berwenang;
  3. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Ru mah Sa kit Pemerintah;
  4. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
  5. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan  Negeri setempat;
  6. Surat Kelakuan  Baik/SKCK dari Kepolisian;
  7. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermeterai Rp.10.000,00;
  8. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermeterai  Rp. 10.000,00; Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.10.000,00;
  9. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  10. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan  diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai Rp.  10.000,00;
  11. Pas foto  terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
  12. Fotokopi KTP;
  13. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenai Lahir;
  14. Daftar Riwayat Hidup lengkap/riwayat pekerjaan lengkap selama 15 (lima betas) tahun dibidang hukum;
  15. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis I pada saat ujian lisan.

Catatan:

  1. Peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap sebelumnya tetap  melengkapi semua persyaratan  yang baru seperti tersebut  di atas (huruf a s/d  p).
  2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui http://adhoc.mahkamahagung.go.id  mulai tanggal 24 Januari s/d  23 Februari 2023.
  3. Peserta yang  telah  melakukan  pendaftaran  online diwajibkan  untuk  mengirimkan  seluruh persyaratan administrasi yang  dimasukkan dalam amplop tertutup warna  cokelat  polos dan diserahkan  kepada  Panitia  Daerah  di Pengadilan Tinggi sesuai pendaftaran  dengan  mencantumkan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Am plop Surat. Berkas sudah diterima  Panitia Daerah paling lam bat tanggal 23 Februari 2023.
  4. Pengumuman kelulusan administrasi, ujian tertulis dan tahap seleksi selanjutnya  dapat dilihat pada website  Mahkamah  Agung www.mahkamahagung.go.id dan Media  Sosial Mahkamah Agung.
  5. Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu  penyelenggaraan  akan ditentukan  kemudian.Dalam ujian seleksi tertulis diperkenankan untuk membuka  buku (Open  Book).

 

PN Palu