img_head
BERITA

Sosialisasi SAKIP dan Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015-2019

Jun07

Konten : berita humas
Telah dibaca : 195 Kali

Selasa, tanggal 6 Juni 2017, dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Persiapan audit eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Palu telah melaksanakan sosialisasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Sosialisasi SAKIP disampaikan lansung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu dan Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI disampaikan oleh Bpk. Demon Sembiring, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Palu).

Bpk. Sutaji, S.H., M.H. dalam pemaparannya menyampaikan komponen-komponen SAKIP yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa Rencana Strategi merupakan penentuan kemana sebuah organisasi akan berjalan dalam kurun waktu 1-5 Tahun kedepan, bagaimana bisa mencapai dan bagaimana mengetahuinya kalau sudah tercapai atau belum. Di dalam Renstra juga dibahas apa yang kita lakukan, kepada siapa kita melakukan dan bagaimana untuk menjadi unggul.

Dalam pemaparannya beliau jugan menyampaikan bahwa Rencana strategis Pengadilan Negeri Palu Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
  2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 
  6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; 
  7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. 
  8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. 

Setelah selesai Sosialisasi SAKIP kemudian dilanjutkan dengan  Sosialisasi Road Map, Road Map merupakan rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis Sosialisasi Road Map merupakan salah satu syarat terlaksananya Reformasi Birokrasi. Sosialisasi Road Map disampaikan oleh Bpk. Demon Sembiring, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Palu).

Dalam pemaparannya, Bpk. Demon Sembiring, S.H., M.H., menyampaikan mengenai 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, Agenda Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015-2019 berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 41/Sek/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi MARI 2015-2019, Garis-Garis Besar Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Palu.