img_head
BERITA

Rapat Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Palu

Sep06

Konten : berita kegiatan
Telah dibaca : 137 Kali


Senin, 3 September 2018. Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Palu Kelas IA melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh ketua Tim Bpk. Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H. di dampingi oleh Seretaris Tim Bpk. Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. mengenai RB atau dikenal dengan Reformasi Birokrasi. Dalam rapat tersebut Bpk. Tri Asnuri Heruktanto, S.H., M.H. menjelaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lembaga peradilan, meliputi 8 area yang merupakan program lompatan (Quick Wins) Mahkamah Agung agar tercapaianya pelayanan publik sesuai arah target program Quick Wins. 8 Area tersebut meliputi 1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), 2) Penataan Perundang-undangan (PUU), 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tata Laksana, 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6) Penguatan Pengawasan, 7) Penguatan Akuntabilitas Kerja, 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selanjutnaya Ketua Pengadilan Negeri Palu Klas IA menyampaikan bahwa semua elemen Pengadilan Negeri Palu Klas IA harus mempelajari dan memahami apa yang menjadi target dari pada program Quick Wins 8 Area. Diantara target yang hendak dicapai dalam Quick Wins 8 Area Mahkamah Agung adalah :

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

 Target yang hendak dicapai :

  • Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dalam melakukan reformasi birokrasi
  • Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L
  • Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

 Target yang hendak dicapai :

  • Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan K/L
  • Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

 Target yang hendak dicapai

  • Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi K/L ;
  • Meningkatnya kapasitas K/L dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

4. Penataan Tata Laksana

 Target yang hendak dicapai

  • Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan K/L
  • Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L
  • Meningkatnya kinerja di K/L

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

 Target yang hendak dicapai

  • Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing K/L
  • Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing K/L
  • Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing - masing K/L
  • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing - masing K/L
  • Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing - masing K/L

6. Penguatan Pengawasan

 Target yang hendak dicapai

  • Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing K/L
  • Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L
  • Meningkatnya status opini BPK pada masing-masing K/L
  • Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

 Target yang hendak dicapai

  • Meningkatnya kinerja K/L
  • Meningkatnya akuntabilitas K/L

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Target yang hendak dicapai

  • Meningkatnya kualitas pelayanan publik ( lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L
  • Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L
  • Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing K/L

 

  • Galeri